REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Riza Damanik, mengatakan banyak pilihan rasional bagi pemerintahan Jokowi-JK selain menaikkan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, faktor-faktor yang membengkakkan anggaran antara lain impor migas, impor pangan, dan pembayaran utang luar negeri yang proporsinya lebih besar dari subsidi BBM.
"Pilihannya itu cukup banyak, pentingnya negara mengambil inisiatif membenahi kebocoran-kebocoran pengolahan sumber daya alam dan melakukan renegosiasi pembayaran utang luar negeri," kata Riza dalam diskusi bertema Pilih Berantas Mafia Sumber Daya Alam atau Naikkan BBM, di Rumah Makan Dapur Selesar, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (3/9).
Riza mencontohkan potensi yang belum dimanfaatkan, seperti sektor perikanan. Maraknya mafia perikanan memberikan implikasi Indonesia kehilangan Rp 100 triliun potensi sektor perikanan, kehilangan 10 ribu tenaga kerja baru, dan kehilangan 100 ribu-200 ribu kiloliter BBM bersubsidi.
Selama ini, menurut dia, praktik pencurian ikan oleh kapal yang berbahan bakarnya disubsidi negara, yang mencapai 180 ribu kiloliter. Hal itu sudah terindikasi di Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Maluku, dan Kalimantan Barat.
Modusnya, kapal penangkap ikan berbendera Indonesia namun anak buah kapalnya berasal dari Filipina, Vietnam, Tiongkok, Malaysia, dan Taiwan, bisa dipastikan ikan-ikan yang ditangkap justru dibawa negara tersebut. Tapi hal itu setiap tahun dibiarkan oleh pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika