REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperlihatkan kepongahan sebagai penyelenggara pemilu. KPU dinilai tidak sensitif dalam merespon maraknya kecurangan dalam proses pelaksanaan pilrpes.

"Menurut saya pribadi, KPU mmeperlihatkan kepongahan. Bapak-bapak ini sangat pongah," kata Nurul saat rapat dengar pendapat antara Komisi II dengan KPU dan Bawaslu, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/9).

Kepongahan KPU, lanjut Nurul, terlihat saat KPU begitu percaya diri mengeluarkan surat rekomendasi pembukaan kotak suara. Padahal, jelas-jelas tindakan tersebut melanggar aturan dan harus sepengetahuan Mahkamah Konstitusi.

"KPU tenang-tenang saja karena ada yang mem-back up," ungkapnya. Wasekjen DPP Partai Golkar itu menambahkan, persoalan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) yang sumir juga menunjukkan arogansi KPU.

Bahkan dalam laporan pertanggungjawabannya ke Komisi II, menurut Nurul KPU tidak menuliskan angka pasti berapa jumlah DPKTb. KPU malah menggunakan kata kemungkinan untuk menunjukkan jumlah DPKTb.

Selain itu, KPU disebutnya sangat tidak sensitif. Saat menyikapi pengunduran diri pasangan calon nomor urut 1 dalam proses rekpaitulasi nasional. "KPU tidak berusaha menunda penetapan rekapitulasi, padahal UU tidak mengatakan harus ditetapkan tanggal 22 Juli. UU mnegatur penetapan 30 hari pascapemungutan suara pilpres," jelasnya.

Mantan aktris era 80-an itu juga menilai fasilitas keamanan bagi komisioner KPU sangat berlebihan. Menunjukkan sikap KPU yang terlalu paranoid. Padahal pelaksanaan pilpres telah selesai.

"Kalau takut, berarti ada sesuatu yang dilakukan. Kalau anda yakin benar kenapa tidak Wallahualam, ini memperlihatkan arogansi KPU," ungkapnya.

Karena itu, Nurul mendesak realisasi Pansus Pemilu 2014. Agar bisa dilakukan investigasi pelaksanaan pilpres secara menyeluruh. Mulai dari daftar pemilih, anggaran, hingga proses pemindaian dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2014.

Ikuti Whatsapp Channel Republika