REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Wahid Maktub mengatakan, muktamar akan membahas mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Saya kira, masyarakat akan mengerti alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Yakni subsidi BBM yang tidak tepat dan realita harga BBM dunia yang terus naik," tutur Maktub saat dihubungi ROL, Sabtu (30/8) siang.
Apalagi, lanjutnya, beberapa negara sudah tidak lagi mensubsidi harga BBM. Misalnya Turki yang menjual BBM seharga Rp 27 ribu per liter, tidak subsidi.
Menurut Maktub, pemerintah dan masyarakat harus sama-sama menerapkan prinsip penghematan untuk menghadapi kenaikan harga BBM.
Masyarakat pun diminta menerapkan asas gotong royong dalam menghadapi kenaikan harga BBM. Yaitu, yang kaya menolong yang miskin dan yang kuat menolong yang lemah.
Namun, papar Maktub, pemerintah juga harus memperhatikan kesenjangan sosial di masyarakat yang cukup tinggi jika menaikkan harga BBM.
Saat ini, ujarnya, indeks rasio gini di masyarakat cukup tinggi. Artinya, ketimpangan sosial di masyarakat terbilang tinggi.
"Pemerintah harus memperhatikan kelompok yang paling rentan terkena dampak kenaikan harga BBM ini," tegas Maktub.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
