REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan menilai rencana presiden terpilih, Jokowi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak akan menyelesaikan masalah. Pasalnya, kebijakan tersebut tidak diikuti dengan kebijakan lintas sektoral. 

Menurutnya, dengan harga minyak internasional saat ini yang tidak booming maka lebih baik pemerintahan ke depan melakukan efektivitas dan efisiensi sektor migas. “Kalau menaikkan dan menurunkan (harga) tidak menyelesaikan masalah karena tidak diikuti dengan kebijakan lintas sektoral,” ujar Sekjend PAN, Taufik Kurniawan kepada Republika via telepon, Sabtu (30/8).

Taufik mengatakan masalah BBM adalah masalah klasik dan subtansial akibat kebijakan migas yang tidak terintegrasi. Sehingga, kedepan perlu ada kebijakan sektoral migas. “Sekarang ini minyak CPO tidak terlalu booming, permasalahan disini lebih keefektivitasan dan distribusi serta penyaluran,” ungkapnya. 

Selain itu, ia menuturkan masalah BBM bukan pada posisi dengan menaikkan harga BBM. Pasalnya, jika menaikkan harga maka pemerintah harus melihat anggaran termasuk melihat inflasi. “Kami lebih melihat perlu kebijakan terintegritasi antar kementerian. Jangan lupa , 46 juta kiloliter BBM tahun 2014 sementara produksi kendaraan bermotor tanpa pembatasan ditiap tahun,” katanya. 

Taufik mencontohkan program  stikerisasi BBM bersubsidi tidak berjalan sehingga ke depan perlu ada kebijakan kongkrit yang tidak hanya sekadar menaikkan BBM saja. “Kalau menaikkan BBM saja bukan hal inovatif. Bukan solusi jangka pendek dan menengah,” katanya. 

Ia menuturkan perlu kebijakan lintas sektor semua kementerian sehingga tidaksekedar menaikkan harga BBM saja. Selain itu, saat terjadi pembatasan penyaluran BBM subsidi, pihaknya tidak setuju. Pasalnya, akan terjadi penimbunan barang dijalan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika