REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi PDIP Effendi Simbolon mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kemungkinan dilakukan pertengahan tahun depan, setelah masyarakat merasakan terlebih dulu manfaat program-program dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Mungkin (kenaikan harga BBM) dilakukan pertengahan tahun depan, ketika masyarakat sudah dapat merasakan program unggulan Pak Jokowi-JK, kemudian kita jelaskan agar mereka memahami," ujar Effendi di Jakarta, Sabtu.
Effendi mengatakan PDI Perjuangan akan memandang secara objektif jika memang diperlukan langkah penyesuaian harga BBM bersubsidi. Meskipun demikian dia membantah apabila PDIP tidak konsisten memandang kenaikan harga BBM.
"Kami kesatria. Kami bukan pihak yang bersikeras, atau memohon-mohon. Kami tetap konsisten terhadap apa yang kami yakini terhadap permasalahan yang ada," kata dia.
Dia mengatakan jika benar kenaikan harga BBM perlu diambil, maka Jokowi pun akan siap menanggung risiko yang kontraproduktif itu.
Jokowi, kata dia, akan memberikan pula kebijakan kompensasi berupa bantuan langsung kepada masyarakat, dan akan dikaji bentuknya yang paling sesuai.
"Tapi dari kami bukan seperti bantuan langsung tunai, dan lain-lain yang penggunaannya politis, dekat dengan waktu pemilu. Jangan seperti dermawan atau sinterklas, bagi-bagi. Langsung saja, semua warga yang punya hak dan masuk kategori miskin membuka akun," kata dia.
Masalah kenaikan harga BBM menjadi perbincangan ketika pemerintahan SBY enggan menaikkan harga BBM bersubsidi di akhir masa pemerintahannya untuk menghemat subsidi dan kuota BBM. Pemerintahan SBY mempersilahkan pemerintahan Jokowi-JK untuk mengambil keputusan atas upaya penghematan subsidi energi di masa mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika