REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menilai, rencana presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga BBM bersubsidi sebagai hak prerogatif pemerintah ke depan. Demokrat menegaskan, tidak dalam posisi menolak atau menerima terkait masalah itu.

"Kalau Jokowi menaikkan, saya pikir hak prerogatif pemerintah berikutnya. Kami tidak dalam posisi boleh atau tidak boleh Jokowi menaikkan harga BBM," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua kepada Republika, Sabtu (30/8). 

Namun, ia menyarankan agar Jokowi tidak langsung menaikkan harga BBM pada awal masa pemerintahannya. Karena PDI Perjuangan sebagai partai pendukungnya pernah menolak rencana pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menaikkan harga. 

Ketika itu, lanjut dia, PDIP bahkan sampai melakukan walk out di sidang paripurna DPR yang membahas mengenai usulan pemerintah untuk kenaikkan harga BBM. 

PDIP menyatakan, memiliki buku putih sebagai alternatif alih-alih menaikkan harga BBM.

"Kita ikuti teori (buku putih mereka) yang ada. Apa itu dengan memangkas perjalanan keluar negeri. Di teori itu jika mereka bisa mempraktikkan maka dipersilakan demi kesejahteraan rakyat," katanya. 

Max mengatakan, akan melihat perkembangan terhadap rencana Jokowi menaikkan harga BBM. Karena memang, menaikkan harga BBM merupakan risiko pemerintahan.

"Saya kira dan berharap juga bisa diatasi PDIP (dengan buku putih) karena itu strategi mereka," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika