REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menanggapi hasil pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung Wibowo mengatakan, kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) seyogyanya menjadi tanggung jawab pemerintahan SBY.

“Memang kalau berkaitan dengan subsidi BBM dan juga kenaikan BBM kalau hal itu berkaitan dengan APBN yang disusun oleh pemerintahan yang sekarang, seyogyanya pemerintah sekarang yang bertanggung jawab,” kata Pramono saat ditemui usai mengikuti rapat SEAPAC terkait dengan pemberantasan korupsi di Continental Hotel, Jakarta hari ini (28/8).

Namun, apabila Presiden SBY tidak mau menaikkan harga BBM hingga serah terima jabatan Presiden 22 Oktober mendatang, Pramono mengatakan, pemerintahan Jokowi berhak mengajukan perubahan APBNP.

“Kalau kemudian tidak dinaikkan sampai dengan nanti, 20 Oktober nanti sudah serah terima presiden kita, maka presiden yang baru juga berhak mengajukan perubahan terhadap APBNP. Nah kita lihat apakah dalam APBNP itu ada rencana kenaikan atau tidak,” jelasnya.

Pramono kembali menegaskan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM adalah tanggung jawab pemerintahan SBY. Namun bagaimanapun, ia melihat pertemuan SBY dan Jokowi di Nusa Dua, Bali kemarin adalah hal yang positif. Hal ini merupakan tradisi baru yang memungkinkan presiden yang sedang menjabat melakukan komunikasi dengan penggantinya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika