REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Hanura, yang menjadi partai pengusung Jokowi di Pilpres 2014 tidak ingin Jokowi menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM), jika nanti sudah dilantik menjadi presiden.
Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifudin Sudding menilai wajar sikap Presiden Susilo Bambang Yudhyono menolak menaikkan harga BBM. Sikap tersebut diharapkan juga bisa dipertahankan oleh pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan melanjutkan pemerintahan ke depan.
"Ketika pemerintah tidak melihat urgensi menaikkan BBM, wajar-wajar saja. Kita jangan berandai-andai, mudah-mudahan dalam pemerintahan baru bisa melakukan efisiensi," kata politisi yang akrab disapa Sudding tersebut, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/8).
Sudding berharap pemerintah Jokowi-JK bisa melakukan efisiensi. Sehingga defisiti anggaran tidak terjadi. Menurutnya, Jokowi-JK bisa mengoptimalkan sumber kekayaan lain."Siapa tahu bisa menggali sumber kekayaan lain dengan tidak menaikkan harga BBM. Walaupun ruang fiskal sempit," ungkapnya.
Meski begitu, lanjut dia, Hanura akan mendukung kebijakan apapun yang ditempuh pemerintah Jokowi-JK. Pascapertemuan dengan SBY di Bali kemarin, menurutnya Jokowi dan JK hari ini mengumpulkan semua partai koalisi pendukung pasangan tersebut.
"Kami rapat jam 17.00 sore ini di Situbondo (kantor transisi) diundang Pak Jokowi-JK. Semua partai koalisi pendukung hadir," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
