REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan Presiden/Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) siap untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mengambil kebijakan tidak populer. Partai Golkar akan menunggu kebijakan konkrit saat Jokowi-JK resmi menjabat nanti.

Politisi Partai Golkar Harry Azhar Azis mengatakan, Jokowi-JK memang perlu menghormati keputusan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pemerintahan SBY tampaknya tidak akan kembali menaikkan harga BBM atau pembatasan subsidi di akhir periode jabatannya. Dengan ini, ia menyatakan, Golkar akan menunggu langkah pemerintahan baru. "Intinya Golkar welcome pada upaya Jokowi untuk negosiasi," kata dia kepada Republika, Kamis (28/8).

Harry mengatakan, Partai Golkar sedari dulu sepakat akan adanya penyesuaian harga BBM atau pembatasan subsidi. Seperti diketahui, Golkar merupakan bagian dari pemerintahan SBY. Karena itu, menurut dia, partainya akan melihat langkah lebih rinci dari Jokowi-JK dalam kebijakan terkait BBM ini. "Nanti kan berdebat lagi, seperti apa polanya (kebijakan itu)," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI itu.

Menurut Harry, dalam APBN-Perubahan (APBN-P) 2014 masih terbuka ruang pemerintah untuk menyesuaikan harga apabila diperlukan. Ia mengatakan, Jokowi-JK dapat melakukan negosiasi dengan partai politik penghuni parlemen untuk membahasnya. Apabila itu tidak dapat terjadi, menurut dia, maka Jokowi-JK masih harus menunggu untuk melakukan penyesuaian. "Baru bisa dilakukan di perubahan APBN 2015," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika