REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) setelah resmi dilantik. Meski pun kebijakan tersebut berpotensi mendapat penolakan keras dari rakyat. 

"Saya siap untuk tidak populer. Tapi kita harus tahu bahwa kita harus memotong subsidi," ucap gubernur DKI Jakarta tersebut di Balai Kota, Kamis (28/8).

Jokowi mengatakan, subsidi untuk BBM seharusnya dialihkan ke sektor produktif yang berhubungan langsung dengan masyarakat bawah. 

Misalnya, untuk memberi tambahan modal pada pelaku usaha mikro di desa. Kemudian untuk subsidi benih, pupuk dan pestisida bagi petani. Serta untuk subsidi solar dan pembelian mesin kapal bagi nelayan. 

"Jangan sampai kita konsumtif, menggunakan BBM untuk mobil-mobil. Saya kira kita harus mulai berubah dari konsumtif ke produktif," ujar mantan wali kota Solo tersebut.

Jokowi berharap, dengan menaikkan harga BBM bersubsidi, defisit anggaran bisa ditekan di bawah target RAPBN 2015 yang sebesar 2,3 persen. 

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menolak permintaan Jokowi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dengan alasan waktu yang tidak tepat. Padahal, Jokowi berharap SBY mau menaikkan harga BBM agar ada ruang fiskal yang lebih besar untuk program prorakyat lain.

Ikuti Whatsapp Channel Republika