REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang digulirkan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). PKS menilai, menaikkan harga BBM hanya menyengsarakan masyarakat di tingkat bawah.

Wasekjen PKS, Fahri Hamzah mengatakan, untuk menaikkan harga BBM harus berpikir mengenai neraca keluarga Indonesia. Jika pendapatan keluarga tidak meningkat, maka keputusan untuk menaikkan harga BBM hanya membuat masyarakat semakin sengsara.

Sebab, kata dia, di sisi lain pengeluaran rumah tangga seperti kebutuhan pokok, transportasi dan yang lain otomatis akan membengkak. "Jangan main naik-naikin aja. Inflasi (akibat kenaikan BBM) itu serem, loh bagi masyarakat miskin," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/8).

Menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM tidak cukup hanya ditinjau dari aspek ekonomi makro. Sebab, akibat yang timbul dari naiknya harga BBM pasti berimbas pada semua kebutuhan masyarakat. 

Apalagai masyarakat miskin tidak punya pilihan terhadap hal itu. "Jangan ngomong fiskal atau makro ekonomi, omong kosong," katanya.

Fahri juga menyindir konsistensi PDIP terkait sikapnya yang selalu menolak kenaikan harga BBM ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia heran kenapa PDIP sekarang ngotot untuk menaikkan harga BBM.

"Pokoknya pikiran (PDIP) yang dulu (menolak kenaikan harga BBM) itu kita ikut, kan cerdas tuh dulu," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika