REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, Partai Demokrat tidak akan menjadi oposisi pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nanti. Tetapi, Partai Demokrat juga tidak akan berkoalisi dengan pemenang pilpres tersebut.
"Partai Demokrat tidak akan jadi oposisi, tetapi penyeimbang. Demokrat penyeimbang kebijakan, menyikapi kebijakan yang akan dikeluarkan Jokowi-JK," kata Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/8).
Menurut Syarief, Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden sekaligus pimpinan Partai Demokrat telah menegaskan akan mendukung dan membantu pemerintahan Jokowi. SBY juga mendukung proses transisi dimanfaatkan Jokowi untuk beradaptasi menjalankan pemerintah ke depan.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menambahkan, saat pemilu presiden, rapat pimpinan nasional telah memutuskan mendukung Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta. Setelah Jokowi-JK diputuskan sebagai presiden terpilih, sikap Demokrat menurutnya tetap sama seperti anggota koalisi Merah Putih lainnya.
"Partai Demokrat akan jadi penyeimbang. Kami tidak ada kemungkinan oposisi, tetapi kami akan mengawal pemerintahan ke depan sesuai kehendak rakyat," ujarnya.
Partai Demokrat, lanjut Nurhayati, tidak akan mengulang sejarah pemerintah 2004 hingga 2014. Di mana partai yang tidak bergabung dengan pemerintah SBY menjadi oposisi. Yang selalu menentang apapun kebijakan pemerintah SBY.
"Yang lalu itu oposisi sangat keras. Apapun yang dilakukan pemeirntah selalu tidak baik, selalu buruk," ungkapnya.
Menurut dia, Partai Demokrat akan menjadi penyeimbang dalam setiap kebijakan pemerintahan Jokowi-JK. Jika memang kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan dan kehendak rakyat, mereka akan mendukung. Namun jika bertentangan dengan rakyat, Partai Demokrat akan mengkritisi pemerintahan pasangan presiden yang didukung PDIP, Partai Nasdem, PKB, dan Partai Hanura tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
