REPUBLIKA.CO.ID, RAJA AMPAT -- Partai Golkar yang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa disarankan menjadi oposisi pemerintah jika ternyata Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi presiden dan wapres. 

Karena, Golkar dianggap sudah kehilangan banyak kursi di DPR. Sehingga upaya membesarkan partai seharusnya tidak malah menjadi langkah memperkecil partai.  

Wakil Ketua DPP Partai Golkar, Agung Laksono mengatakan, sikap politik mendatang tergantung kebijakan DPP. Kebijakan bisa berubah seiring perubahan kepengurusan DPP. 

"Tapi sebaiknya partai tidak trial and error karena Golkar selama ini support pemerintah," ungkap Agung saat meninjau persiapan Sail Raja Ampat di Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Rabu (20/8).

Kebijakan Partai Golkar dinilai harus mempertimbangkan masa depan di parlemen. Apalagi, perolehan kursi Partai Golkar di DPR semakin menurun.

"Sekarang kursi sudah turun, dari 158, 106, sekarang 91 (kursi), ini cukup besar," terang Agung. 

Meski dianjurkan tidak beroposisi, Agung menilai sikap politik Golkar harus tetap kritis terhadap pemerintah. Jika kebijakan pemerintah tidak pro-rakyat, Golkar harus mengoreksi. 

"Mungkin supporting yang kritis, loyalis yang kritis, itulah demokrasi," ujarnya. 

Kebijakan membantu pemerintah atau tidak oposisi dikatakan Agung menjadi klausul yang disepakati internal Golkar. Menurutnya, Golkar tidak hanya membantu pemerintah. 

"Pada dasarnya niat kita membantu, bukan bantu pemerintah saja, tapi juga ikut dalam pembangunan," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika