REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Transisi Jokowi-JK telah mengkaji Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 yang dibuat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mereka menilai SBY tidak berani mengambil risiko untuk memberi ruang terhadap pemerintahan yang baru.

"Kalau memang yang mulia Presiden SBY yang telah memerintah selama 10 tahun mau meninggalkan legacy yang dikenang oleh banyak pihak, ya jangan menyisakan bom waktu pada pemerintahan baru, kalau memang mau membantu," kata Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Akbar Faizal di Kantor Transisi Jokowi-JK, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/8).

Menurut Akbar, akan sangat elegan jika pemerintah memberikan ruang dengan sedikit berani mengambil resiko. Sebab, kondisi RAPBN ini diwariskan kepada pemerintah yang akan datang. Dengan keadaan seperti saat ini, kata dia, risikonya akan menjadi sangat besar.

Di bidang infrastruktur, kata Akbar mencontohkan, ia mengaku heran dengan anggaran dana yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Padahal, menurutnya saat ini Indonesia sedang dalam kondisi darurat inftrastruktur.

"Belum lagi program yang pak Jokowi-Jk canangkan tentang Indonesia Cerdas dan Pintar yang notabene bisa langsung dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, harus ada konektivitas antara pemerintahan yang lama dan yang baru. Pemerintah baru membutuhkan komunikasi yang intensif dengan pemerintahan yang lama.

Sementara pemerintah yang lama menyatakan siap untuk kerjasama dan siap membantu pemerintahan baru. "Tinggal bagaimana implementasinya saja," kata politisi Partai Nasdem itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika