REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani mengatakan digelarnya muktamar PPP tidak ada hubungannya dengan pasangan presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hasil muktamar memang menentukan apakah partai akan memutuskan bergabung dengan pemerintahan Jokowi atau tetap menjadi oposisi.

Namun menurutnya, saat ini proses sidang gugatan sengketa Pilpres masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Sementara, belum diketahui hasil siapa pemenang pemilu. "Jangan terlalu cepat menyimpulkan pemenangnya Jokowi," tutur Ahmad Yani kepada Republika, Senin, (18/8).

Menurutnya, PPP sudah memutuskan bergabung dengan koalisi merah putih. Karenanya, PPP tidak harus duduk bersama pemerintah. Ia menambahkan, PPP sudah biasa tidak dengan pemerintah seperti pada saat era Orde Baru.

Dari 2004-2009, meskipun partai duduk bersama pemerintah tuturnya, tetapi suara partai terus mengalami penurunan. Karenanya tidak berpengaruh, apakah bergabung dengan pemerintahan atau menjadi pihak oposisi. 

PPP tuturnya dapat mengawasi pemerintah bersama koalisi merah putih, dan sudah saatnya PPP tidak bersama dengan pemerintah. "Itu sama mulianya. Karenanya PPP siap jadi partai penyeimbang, sama-sama untuk amar ma'ruf nahi munkar," tambahnya.

Akan tetapi kata Yani, keputusan partai akan bergabung atau menjadi oposisi bergantung pada hasil muktamirin. Jika hasil muktamar memutuskan untuk bergabung dengan Jokowi, maka keputusan itu tidak dapat digugat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika