REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memulai produksi 5.000 ton fortifikasi beras untuk rakyat miskin yang akan disalurkan ke 50 desa di Kabupaten Karawang dalam kurun waktu Agustus 2014 hingga Maret 2015.
Wakil Menteri PPN/Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo di Karawang, Jawa Barat, Kamis, mengatakan produksi dan distribusi produk yang dinamakan raskin forti ini menjadi proyek percontohan untuk mengkaji pengaruh fortifikasi dalam menurunkan tingkat Anemia Gizi Besi (AGB) pada masyarakat miskin, sekaligus evaluasi teknis untuk program lanjutan.
"Proyek percontohan ini harus sukses, karena akan menjadi program evaluasi untuk program selanjutnya. Memang pasti ada tambahan biaya untuk keberlanjutan, namun tambahan biaya itu tidak ada artinya jika melihat manfaat program ini ke depan," ujar Lukita.
Produksi raskin fortifikasi di Karawang akan dilakukan pada Agustus hingga Desember 2014. Fortifikasi merupakan penambahan zat gizi mikro dalam bahan makanan. Penambahan zat dalam raskin dilakukan untuk memperbaiki gizi masyarakat miskin yang memiliki risiko tinggi menderita AGB.
Masyarakat miskin memiliki risiko tinggi menderita AGB karena akses mereka sangat terbatas untuk mengkonsumsi makanan sumber zat besi. Sumber zat besi, seperti telur, daging, susu masih menjadi makanan dan minuman yang mahal untuk masyarakat miskin.
Dikutip dari hasil Riset Kesehatan Dasar 2013, tingginya AGB pada ibu hamil dan balita sangat berkaitan dengan tingkat kekurangan gizi rakyat miskin, yakni 37,1 persen (ibu hamil) dan 28,1 persen (balita).
Sebagai gambaran, berdasarkan data Bappenas, masalah gizi juga tergambar pada tingkat kekurangan gizi balita sebesar 19,6 persen. Kemudian, pravelansi balita pendek sebesar 37,2 persen, balita kurus 12,1 persen, berat bayi lahir rendah 10,2 persen.
Lukita menjanjikan target produksi raskin forti yang baru mencapai 5000 ton akan ditingkatkan. Hal itu karena jumlah 5000 ton masih terbilang kecil jika dibanding raskin yang disalurkan Perum Bulog, yang mencapai 230 ribu ton per bulannya.
"Untuk itu, diharapkan kesinambungan program pada pemerintahan selanjutnya periode 2014-2019," ujarnya..
Fortifikasi, kata dia, jangan hanya difokuskan pada beras, namun pada bahan pangan lainnya. Hal tersebut untuk mendukung program diversifikasi pangan dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada beras.
Lukita mengakui produksi raskin fortifikasi ini sempat terhambat pelaksanaannya, karena berbagai masalah, salah satunya sulitnya mencari sumber pendanaan.
Untuk pendanaan proyek percontohan ini, Bappenas mengandalkan dana hibah dari "Japan Fund for Proverty Reduction" yang disalurkan "Asian Development Bank".
Untuk fortifikasi raskin sebanyak 5.000 ton harus menggunakan bahan Premix sebesar 50 ton yang harus diimpor. Proses fortifikasi akan dilakukan di tiga Unit Pengolahan Gabah dan Beras (UPGB) di Karawang, dengan masing-masing akan menghasilkan 330 ton raskin forti per bulan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika