REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Pengamat politik dari Universitas Jember Drs Joko Susilo MSi mengatakan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla sebaiknya menghapus posisi wakil menteri dalam kabinet yang akan dibentuk pada pemerintahan mendatang.
"Penambahan wakil menteri selama ini kurang efektif karena jabatan tersebut hanya merupakan kompromi politik partai koalisi pendukung pemerintahan," tuturnya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu.
Menurut dia, wakil menteri tidak terlalu signifikan berperan dalam membantu tugas para menteri karena dalam kementerian sudah ada struktur birokrasi yang tersusun rapi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
"Saya berharap kabinet pemerintahan Jokowi-JK sesuai dengan fungsi pemerintahan dan lebih ramping dibandingkan pemerintahan saat ini, sehingga tidak perlu mempertahankan posisi wakil menteri seperti pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II," tuturnya.
Pengajar FISIP Universitas Jember itu berpendapat, kabinet Jokowi-JK sebaiknya didominasi oleh kalangan profesional, bukan dari perwakilan koalisi partai politik pendukung.
"Idealnya komposisi para menteri dari kalangan profesional sebesar 80 persen, sedangkan sisanya 20 persen bisa diisi oleh figur dari partai politik yang memiliki kompetensi di bidangnya," paparnya.
Hal senada juga disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Jember, Itok Wicaksono yang menilai bahwa penambahan wakil menteri tidak akan efektif untuk meningkatkan kinerja menteri di masing-masing kementerian.
"Tambahan wakil menteri tidak akan membantu banyak di kementerian karena sudah ada birokrasi yang bekerja secara profesional di bawah menteri, sehingga sebaiknya ditiadakan pada pemerintahan baru nanti," tuturnya.
Ia menjelaskan penambahan wakil menteri justru menambah beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan membuat struktur birokrasi semakin gemuk, sehingga tidak efisien dalam struktur pemerintahan mendatang.
"Selama ini kehadiran wakil menteri belum menjawab substansi yang diinginkan masyarakat untuk meningkatkan efektifitas kinerja pemerintahan yang lebih baik ke depan," ucap akademisi yang juga mantan komisioner KPU Jember itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika