REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat Politik UIN, Gun Gun Heryanto menilai Tim Transisi Jokowi-JK sebaiknya memang diisi kalangan profesional. Sebab, jika komposisi politisi lebih besar dari komponen ahli di dalamnya dikhawatirkan cenderung bersifat transaksional.
Dia mengatakan, agenda tim ini adalah melakukan sinkronisasi pemerintahan dari periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Jokowi pada 20 Oktober mendatang. Untuk melakukan hal tersebut memang dibutuhkan orang-orang ahli.
“Sebenarnya ini positif. Tim transisi memang harus dominan dari kalangan profesional, bukan politisi karena takutnya bersifat transaksional,” kata Gun Gun saat dihubungi Republika, Rabu (6/8).
Menurut dia, dari lima orang, ada tiga pihak ahli seperti Kepala Staf Kantor, Rini Soemarno yang dinilai paham ekonomi makro dan perdagangan. Andi Widjayanto yang mengerti poros maritim Indonesia dan Anies Baswedan seorang pakar di bidang pendidikan.
Dia menambahkan, hal ini adalah tradisi positif dan jangan dianggap sebagai kepentingan politis. Apalagi program yang dibahas mereka bukanlah terkait kabinet, namun soal pemerintahan. Kabinet dan transisi, kata dia, merupakan hal yang berbeda.
“Parpol pengusung Jokowi-JK tak perlu galau, mereka seharusnya lebih tenang, karena itu hanya menyangkut sinkronisasi prapemerintahan. Harusnya mendapat apresiasi,” ujar dia.
Deputi Tim Transisi, Anies Baswedan mengatakan, hal yang dibicarakan di sini terkait /policy making/ bukanlah /power sharing/ sehingga tak akan ditentang. Apalagi visi misi yang akan diimplementasikan nanti merupakan program parpol-parpol koalisi.