REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meminta agar perusakan hutan di Kabupaten Mamasa dihentikan.
"Pemerintah berharap agar kebiasaan merusak hutan oleh masyarakat di Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, dihentikan," kata pelaksana tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar, Ir Fakhruddin HD di Mamuju, Jumat.
Ia meminta agar penyuluh kehutanan di Kabupaten Mamasa dapat memaksimalkan fungsinya mencegah masyarakat merusak hutan dengan cara menebang kayu di hutan dan membakar untuk berladang berpindah-pindah.
Menurut dia, merusak hutan akan berdampak alam dan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia karena dapat mengakibatkan bencana.
Ia berharap masyarakat dapat sadar menghentikan segala bentuk kebiasaannya yang merugikan itu, dan meminta aparat hukum dapat bertindak tegas ketika ada masyarakat merusak hutan, demi menjaga kelestarian alam di daerah ini.
Darwis, salah seorang warga Aralle, Kabupaten Mamasa, mengatakan, aktivitas warga merusak hutan dengan menebang kayu dan membakarnya sudah berlangsung lama, tanpa pernah disosialisasikan untuk dilarang oleh mereka, padahal aktivitasnya merusak lingkungan dan berdampak pada sektor pertanian.
"Ada sebagian oknum masyarakat yang sering merusak hutan, membakar pohon untuk mengambil kayu, untuk dijadikan bahan bangunan, sehingga merisaukan para petani padi di daerah yang menjadi tempat kelahiran Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh," katanya.
Menurut dia, debit air sungai di Kecamatan Aralle yakni sungai Malaluna` yang selama ini menjadi sumber air petani padi menjadi kering akibat pembalakan hutan tersebut, kondisi itulah yang merisaukan petani padi karena sumber air tanaman mereka yang digunakan untuk kelansungan hidup dan sumber pendapatannya menjadi kurang.
"Saluran irigasi menjadi kering tidak seperti 10 dan 20 tahun lalu, petani padi tidak pernah kekurangan air karena hutan masih mampu menampung air, tidak seperti sekarang hutan gundul dan tidak mampu menyerap air maksimal untuk kebutuhan petani padi," katanya.
Sehingga ia mengatakan, petani padi menjadi risau sebab air yang menjadi sumber penghidupan mereka dari bertanam padi berkurang dan mempengaruhi produksi pertanian mereka, sehingga petani padi berharap aktivitas perusakan hutan dapat dihentikan melalui jalur hukum oleh pemerintah.
"Petani berharap ada langkah bijak melalui hukum, menghentikan ini, agar sektor pertanian padi dapat didorong untuk membangun ekonomi daerah, selain itu, hutan yang menjadi paru-paru dunia dapat terus dilindungi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika