Senin 21 Jul 2014 17:04 WIB

Hapus Operasi KTP Usai Lebaran, Ahok Pilih Sapu Lokasi Kumuh

Rep: c63/ Red: Asep K Nur Zaman
Pemukiman kumuh di Jakarta (ilustrasi)
Foto: ANTARA
Pemukiman kumuh di Jakarta (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Operasi yustisi kependudukan dengan memeriksa kartu tanda penduduk (KTP), tak akan lagi menghantui arus urbanisasi ke Jakarta pascalebaran mendatang. Tetapi sebagai penggantinya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan menyapu lokasi-lokasi kumuh yang menjadi kantung permukiman pendatang liar lewat Operasi Bina Kependudukan.

"Kita sebenarnya hampir tidak ada operasi yustisi lagi. Kita ganti Bina Kependudukan. Kami enggak mau persoalkan KTP lagi sekarang, yang kami persoalkan orang-orang itu tinggal di mana," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama, di Lapangan Monas, Senin (21/7). 

Ahok mengatakan saat ini Jakarta terbuka kepada para pendatang asalkan mempunyai tujuan dan pekerjaan yang jelas. Jalangan sampai datang ke Jakarta terlunta-lunta dan beralih menjadi pengemis atau gelandangan.

Untuk mengantisipasi pendatang yang tidak mempunyai tujuan, Pemprov DKI akan menggalakkan pembersihan kawasan kumuh di Ibukota. Sebab, menurut Ahok, lokasi kumuh merupakan incaran para pendatang yang akan mengadu nasib di Jakarta.

"Kami yakin kalau Jakarta enggak ada kawasan kumuh, tidak mungkin orang-orang dari luar kota mengadu nasib sewa tempat murah. Makanya kami akan terus bersihkan daerah-daerah di kolong kereta api, jalan inspeksi, rel, termasuk kolong tol," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Pembersihan pemukiman kumuh itu akan melibatkan aparat lintas instansi. "Nanti per Agustus akan dibersihkan banyak sekali (permukiman kumuh) di kolong tol nih. Kodam akan bersihkan. TNI, PT Kereta Api dan Dirjen Perhubungan Darat juga sudah sepakat mau bantu," kata Ahok.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, Purba Hutapea, menambahkan, saat ini DKI Jakarta bukan merupakan sasaran utama pendatang dari luar daerah. Jakarta hanya sebagai pintu gerbang para pendatang sebelum melanjutkan ke kawasan industri di perbatasan Jakarta. "Jadi ini sejalan dengan kebijakan Pemprov DKI untuk memindahkan kawasan indsutri ke luar Jakarta," katanya.

Ia menyebutkan,  dari jumlah pendatang ke Jakarta pada tahun lalu sekitar 31 ribu orang, 20 ribu di antaranya melanjutkan ke daerah sekitar luar Jakarta. Hal itu membuat Jakarta mengalami pertumbuhan penduduk lebih rendah dibandingkan kota-kota terdekatnya.

"Makanya pertumbuhan penduduk Jakarta sekarang ini rendah (1,4 persen). Depok dan Bekasi itu sudah di atas 3 persen," kata Purba.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement