REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA --  Memanasnya suhu politik pasca pemilihan presiden (pilpres) dinilai Rektor Universitas Gadjah Mada, Pratikno perlu ditanggapi serius pemerintah. Dia berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertindak tegas dengan memberi ultimatum kepada perusak demokrasi yang berpotensi melakukan kekerasan.

"Saya berharap kepada Pak SBY, minimal besok Senin, menyampaikan ini:  'Luar biasa, KPU sudah menjalankan peran maksimal, Bawaslu dan relawan telah perform dengan baik. Masyarakat damai-damai saja, ini baik. Ini menunjukkan Indonesia mengalami kedewasaan dalam berpolitik. Tapi, kalau ada yang macam-macam, saya akan ada paling depan untuk menghantamnya'." ungkapnya dalam acara buka bersama media massa di UGM, Kamis (17/7).

Ultimatum tersebut dinilai perlu disampaikan SBY untuk mendapat kepercayaan publik pada kinerja KPU. Pratikno menilai KPU harus didukung penuh untuk menghadapi konflik pilpres.

"Kalau sampai KPU tidak dipercaya publik, itu celaka. Ketika pengumuman yang dikeluarkan KPU tidak dipercaya publik, itu bahaya," ujarnya.

Pratikno menambahkan Presiden SBY harus percaya bahwa Indonesia sudah dewasa dalam berpolitik demokrasi. Namun, jika ada pihak yang mencoba mencemari demokrasi dengan melakukan kekerasan, presiden harus menjadi yang pertama menghadapinya.

"Kita tidak boleh mundur ke belakang setelah berhasil melewati 15 tahun dari 1998," ungkap mantan moderator debat capres itu.

Dalam menghadapi suasana politik saat ini, Pratikno menilai pemerintah harus tetap tenang. Suasana harus tetap dijaga sejuk dan tidak membesarkan-besarkan masalah. "Tapi, pemerintah juga harus berani buat ultimatum kepada pihak yang mencoba mencemari demokrasi," ujar Pratikno menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika