REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar berpotensi untuk membelot dan bergabung dengan koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Indikatornya, mengingat partai berlambang pohon beringin itu tak pernah berada di luar pemerintahan.  

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Saiful Umam menilai, merapatnya partai berlambang pohon beringin ke pasangan Jokowi-JK ini akan merugikan PDI Perjuangan (PDIP).

"Golkar mempunyai problem tersendiri dengan ketua umumnya Aburizal Bakrie (Ical). Kalau bergabung dengan Jokowi-JK akan menambah beban PDIP dengan citra yang selama ini dibangun. Yaitu akan membentuk koalisi ramping dan tanpa bagi-bagi kursi," ujar Saiful, Kamis (10/7).

Menurutnya, merapatnya Golkar kepada pasangan Jokowi-JK akan mendapatkan sorotan miring. Khususnya dari masyarakat yang selama ini mendukung Jokowi. Meski pun dari satu sisi akan mendapatkan tambahan dukungan kursi di parlemen.

Pemerintahan Jokowi-JK, menurut Saiful, sudah cukup kuat tanpa Golkar. Hal tersebut terbukti dari kemenangan Jokowi-JK walau pun tanpa dukungan Golkar.

"Selama ini perspektifnya masyarakat terhadap Golkar sudah tidak baik dan saya kira Jokowi-JK sudah punya tim yang cukup kuat untuk mengawal pemerintahan kedepan," paparnya.

Sebagai partai besar, katanya, Golkar selalu memiliki friksi di internal dalam setiap penyelenggaran pemilu. Bahkan, tak jarang membuat pecah dukungan partai yang dikomando oleh Ical tersebut. 

Saiful menilai, hal tersebut adalah hal yang wajar terjadi di internal partai politik. "Ya sesekali Golkar berada di luar pemerintahan. Biar ada check and balances dalam sistem presidensial," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika