REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanuddin Muhtadi merasa yakin bahwa hasil hitung cepat yang dilakukan lembaganya paling benar. Karena itu, kalau hasil rekapitulasi manual Komisi Pemilihan Umum (KPU) berbeda, menurut dia, maka yang salah bukan lembaga survei, melainkan KPU.

Berdasarkan hasil hitung cepat Indikator, pasangan Jokowi-JK unggul dengan raihan 52,95 persen, sedangkan Prabowo-Hatta hanya mengumpulkan 47,05 persen. Data IPI menggunakan 2 ribu TPS dengan margin of erorr 1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta, Mahfud MD menilai pernyataan Burhanuddin itu sebagai hal biasa. "Biarin saja, untuk apa dipolemikkan. Itu kan pandangan pribadi Burhan," kata Mahfud kepada Republika Online, Jumat (11/7) pagi WIB.

Menurut Mahfud, setiap lembaga survei boleh membuat statemen bebas. Karena itu, ia tidak ambil pusing bahwa Burhanuddin berusaha memenangkan Jokowi. Yang pasti, kata dia, hasil real count KPU lah yang nanti dijadikan patokan siapa yang memenangkan Pilpres 9 Juli lalu.

Hanya saja, ia mengimbau, KPU untuk tidak terpengaruh pernyataan itu dan lebih baik bekerja secara independen dan profesional saja di lapangan. "KPU bekerja lurus saja, tak usah peduli. Toh, yang berlaku nanti keputusan KPU, baik sama atau beda dengan hasil quick count," ujar mantan ketua Mhakamah Konstitusi itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika