REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Muhammad Qodari, menilai perbedaan hasil hitung cepat (quick count) jumlah suara dalam Pemilihan Umum Presiden 2014 antara sejumlah lembaga survei perlu diinvestigasi secara metodologis.

"Perlu ada investigasi pada momen ini untuk dilihat secara metodologis dan secara data di setiap lembaga yang menyelenggarakan quick count kenapa datanya bisa muncul seperti itu (berbeda)," kata Qodari dalam diskusi di sebuah stasiun televisi di Jakarta, Rabu.

Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei seperti SMRC, LSI, Indikator, CSIS-Cyrrus, dan RRI menempatkan pasangan Jokowi-JK unggul dengan rata-rata suara 52 persen dari Prabowo-Hatta dengan rata-rata 47 persen. Namun, tiga lembaga survei lain yakni Puskaptis, JSI, dan LSN justru menyatakan kemenangan berada di kubu Prabowo-Hatta.

"Ketika terjadi perbedaan seperti hari ini mau tidak mau harus dilakukan investigasi, harus dilihat metodologi, sampling, data populasinya, skemanya seperti apa. Karena bisa saja dia melakukan sampling yang benar, tetapi data populasinya yang dia dapatkan salah ya 'get out'," ujar Qodari.

Qodari melanjutkan, perlu juga dilihat siapa relawan dari lembaga survei itu dan dari sisi pengumpulan datanya perlu diamati apakah terjadi penyimpangan atau misinterpretasi di lapangan atau mengalami perubahan dari lapangan hingga ke pusat nantinya.

"Karena untuk melakukan quick count itu ada dua aspek yang penting, pertama adalah pewawancara atau volunteer yang ke lapangan. Yang kedua dari mereka dikirim lewat IT (teknologi). Kalau IT nya trouble itu kan bisa berubah juga angkanya. Terakhir dari pusat sendiri bagaimana, apakah data dari bawah itu memang disampaikan apa adanya atau ada yang diubah atau diganti misalnya. Jadi panjang sekali ya dari hulu ke hilir," kata Qodari.

Menurut Qodari, banyak pihak mungkin mengatakan survei adalah sesuatu yang bersifat opini sehingga bisa berbeda-beda hasilnya. Namun untuk hitung cepat, hal tersebut tidak berlaku.

Ikuti Whatsapp Channel Republika