REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Muhjidin Mawardi mengatakan Indonesia sering dituduh sebagai negara perusak hutan. Menyusul lemahnya data reboisasi yang dimiliki dan diplomasi di dunia internasional.

"Selama ini kita tidak memiliki data reboisasi hutan yang akurat, berapa luas yang telah direboisasi, berapa pohon yang ditanam, berapa pohon yang hidup dan hasilnya apa? Data itu tidak akurat," kata Muhjidin Mawardi pada 'Diskusi Isu dan Rekomendasi Strategis Muhammadiyah dalam Penguatan Advokasi Kebijakan Tata Kelola Lingkungan Hutan di Indonesia' di Yogyakarta, Rabu (19/6).

Indonesia, kata Mawardi, memiliki potensi hutan yang besar. Namun setiap tahun, hutan Indonesia berkurang 1,5 juta hektare sehingga dikawatirkan akan meningkatkan pemanasan global.

Dijelaskan Mawardi, deforestasi akibat pelanggaran peraturan akibat adanya perilaku koruptif baik tingkat pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, juga adanya peraturan yang saling tumpang tindih. "Aturan tentang kehutanan terjadi ketidaksinkronan antara aturan satu dengan yang lain, terutama antar kementerian yang memiliki kebijakan," kata Mawardi.

Deforestasi, kata Mawardi, menyumbangkan 17 persen terhadap pemanasan global. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca (GRK) di tingkat global.

"Karena itu, perlu segera dirancang langkah antisipatif dan adaptasi agar dampak perubahan tidak menjadi semakin buruk," kata Mawardi.

Sebagai langkah awal, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) dan Majelis Lingkungan Hidup (MLH) bekerjasama menggelar diskusi untuk menyusun rekomendasi mencegah deforestasi yang lebih parah. "Muhammadiyah mempunyai tanggung jawab dalam melestarikan hutan atau lingkungan hidup," kata Said Tuhuleley, Ketua MPM PP Muhammadiyah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika