REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengatakan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) merupakan harga mati karena saat ini lahan untuk pembangunan rumah tapak semakin terbatas.
"Kalau pembangunan landed house (rumah tapak) dibiarkan maka ketersediaan lahan kita akan berkurang," ujarnya usai membuka rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pembangunan rusunawa II dan III 2014 di Semarang, Senin (16/6).
Diakuinya masih banyak pengembang yang merasa keberatan dengan pembangunan rusun dengan alasan belum terbiasa, meski demikian langkah tersebut mau tidak mau harus dilakukan mengingat jumlah penduduk yang terus bertambah. "Jumlah penduduk terus bertambah sedangkan bumi kan tidak bertambah, kalau rencana ini tiba-tiba mundur kan kasihan nanti kita nggak punya sawah lagi," jelasnya.
Pada tahun 2014 rencananya akan dilakukan pembangunan 800 rusunawa, hingga saat ini jumlah bangunan yang sudah terealisasi mencapai 300 rusun."Saat ini anggaran dalam satu tahun untuk pembangunan rusunawa tersebut yaitu Rp 1,4-Rp 1,5 triliun, harapan saya terhadap pemerintahan yang baru mendatang anggaran bisa dinaikkan menjadi Rp15 triliun per tahun," jelasnya.
Jika jumlah anggaran tersebut terealisasi maka dalam satu tahun bisa terbangun 2.700 rusunawa di seluruh Indonesia, menurutnya saat ini kekurangan jumlah bangunan vertikal tersebut mencapai 27 ribu. "Rusunawa ini kan untuk PNS, TNI, Polri, dan buruh, sedangkan anak-anak pondok pesantren belum diperhatikan oleh karena itu saya berharap anak-anak ini mulai diperhatikan salah satunya diberikan fasilitas rusun," jelasnya.
Sementara itu Djan mengatakan dilaksanakannya rakor merupakan salah satu upaya dalam rangka percepatan pengurangan angka backlog atau penundaan pembangunan perumahan yang sampai saat ini masih mencapai 13 juta untuk nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
