REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan pada era otonomi daerah saat ini Indonesia membutuhkan pemimpin nasional yang memiliki visi daerah dan mampu melakukan reformasi birokrasi di daerah.
"Persoalan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia saat ini adalah tata kelola birokrasi yang efektif sehingga sering terjadi inefisiensi anggaran," kata Robert Endi Jaweng pada diskusi "Dialog Kenegaraan: Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih" di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Rabu.
Pembiacara lainnya pada diskusi tersebut adalah Anggota DPD RI Faoruk Muhammad, Guru Besar Administrasi FISIP Universitas Indonesia Azhar Kasim, dan Tim Kampanye pasangan Joko Widodo- Jusuf Kalla, Izzul Muslimin.
Robert menjelaskan, sekitar 246 kepala daerah dari sekitar 530 daerah otonom menghabiskan sekitar 50-70 persen anggaran daerah untuk belanja birokrasi, dan sekitar 25 persen lainnya untuk belanja modal dan terjadi banyak kebocoran.
Kemudian, kata dia, ada sekitar 320 kepala daerah dan sebanyak 1.266 pejabat daerah yang terlibat korupsi serta ribuan birokrat tersangkut masalah hukum. Ada juga, persoalan politisasi birokrasi yakni politisasi fasilitas negara untuk pemenangan kandidat kepala daerah.
"Persoalan-persoalan itu merupakan persoalan mendasar sehingga pembangunan sistem menjadi prioritas agar tata kelola pemerintahan di daerah menjadi akuntabel. Apalagi kini sekitar 70 persen pelayanan rakyat ada di daerah dan banyak kepala daerah yang tidak siap mengelola anggaran," tuturnya.
Sementara itu, anggota tim kampanye pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Izzul Muslim mengatakan mewujudkan pemerintahan yang bersih itu dimulai dari proses rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) secara transparan dan akuntabel.
"Jika rekrutmen PNS tidak secara transparan dan akuntabel, tapi mengutamakan faktor nepotisme maka birokrasi akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan menjadi sumber korupsi," katanya.
Menurut dia, banyaknya kepala daerah yang terlibat kasus korupsi dan menghadapi proses hukum saat ini juga disebabkan birokrasi di daerah yang buruk.
Karena itu, kata dia, birokrasi harus diperbaiki dengan cara memperbaiki kualitas sumber daya manusianya agar anggaran daerah men jadi lebih efisien," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika