REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sebanyak 20 Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Suryadharma Ali nonaktif (berhenti sementara) dari jabatan ketua umum DPP PPP karena ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, mereka telah mengirimkan permohonan secara tertulis kepada DPP.
Ketua DPW PPP Riau Azis Zaenal mengatakan, permohonan untuk nonaktif tersebut semata-mata untuk mengurangi beban Suryadharma Ali dan bukan untuk mengucilkan. Selain itu, permohonan tersebut untuk penyelamatan PPP yang saat ini mendapat sorotan publik.
“Bagaimanapun Pak Suryadharma merupakan aset partai yang juga kita hormati. Tetapi, PPP juga perlu diselamatkan agar tidak menjadi sorotan publik,” kata Azis Zaenal, dalam rilis yang diterima ROL, Senin (9/6).
Dia mengungkapkan, sebanyak 20 DPW telah resmi meminta kepada SDA agar legawa untuk nonaktif dari ketua umum. Azis menambahkan, permintaan tersebut sekaligus memberikan kesempatan kepada SDA untuk berkonsentrasi menghadapi proses hukum. “Kami dari 20 DPW ingin mengurangi beban Pak SDA, sehingga bisa lebih fokus menghadapi proses hukum,” tambah Azis.
Pihaknya mengaku sudah memberikan mandat kepada Majelis Musyawarah untuk menyampaikan permohonan tersebut. Menurut Azis, tuntutan ini harus disampaikan karena PPP terus mendapat cibirian publik.“Opini di bawah sudah sangat deras menyerang PPP, karena ketua umum tersandung musibah hukum,” katanya.
Pernyataan serupa disampaikan Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara. Pihaknya memahami posisi saat ini SDA sedang dalam keadaan tertekan. Karena itulah, pihaknya berharap beban SDA tidak ditambah dengan tugas-tugas partai. “Sebaiknya, SDA nonaktif dan DPP menunjuk salah satu wakil ketua umum untuk menjadi pelaksana tugas. Ini akan lebih bijak,” urai Amir Uskara.
Dia memastikan, dalam kondisi saat ini, SDA tidak bisa fokus mengurus PPP. Karena itulah, tuntutan nonaktif tersebut untuk menyelamatkan partai. “PPP jangan sampai tersandra, karena kita terus dicemooh rakyat,” ujarnya.
Sejumlah DPW yang meminta SDA nonaktif, yakni NAD, Sumut, Jambi, Riau, Bengkulu, Riau, Babel, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalbar, Kaltim, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, NTT, Maluku, Papua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika