REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Dr. Emrus Sihombing, menyayangkan perbedaan pendapat antara Ketua DPP PDIP, Rieke Diah Pitaloka, dan Ketua DPP PKB, Marwan Ja'far tentang penanganan TKI.
Apalagi hal tersebut terjadi menjelang pilpres. Perbedaan pendapat itu bisa menimbulkan persepsi di tengah masyarakat bahwa bangunan kerja sama partai belum kokoh dan manajemen kampanye tidak terkelola dengan baik.
"Sebagai dialog komunikasi politik antara Rieke dan Marwan pada saat kampaye Pilpres, dimana partai mereka pendukung Jokowi-JK, sangat tidak produktif," jelas Emrus, Jumat (6/6).
Dari aspek komunikasi pemasaran politik, Emrus menyatakan perbedaan pendapat tidak boleh terjadi. Semua tindakan komunikasi politik harus terkelola dengan baik di bawah kepemimpinan manajer kampanye atau ketua timses.
Perbedaan pandangan ini harus diselesaikan secepatnya dengan baik oleh mereka berdua agar tidak mempengaruhi elektabilitas pasangan capres dan cawapres yang mereka usung.Publik bisa bertanya, kedua partai yang berbeda pandangan kok bisa menyatu mengusung pasangan capres-cawapres yang sama.
Sebelumnya, Rieke yang menjabat ketua Penggalangan Buruh Dalam dan Luar Negeri untuk Pemenangan Jokowi-JK menyebut, perlindungan kepada TKI tidak dilakukan secara serius oleh pemerintah.
"Saya bilang jangan lagi TKI disebut pahlawan devisa karena yang dihargai hanya devisanya, bukan orangnya," kata anggota Komisi IX DPR itu.
Jokowi, ujar Rieke, menyatakan, sebaiknya rakyat diprioritaskan bekerja di dalam negeri. Kendati begitu, bukan berarti WNI tidak boleh kerja di luar negeri.
"Dalam pemerintahan yang baru pada era Jokowi nanti, semua undang-undang yang menyangkut buruh akan dikerjakan cepat-cepat. Tidak seperti sekarang yang cenderung lambat, makanya mari pilih nomor dua, Jokowi," ajak Rieke.
Hal ini membuat Ketua DPP PKB Marwan Jafar kebakaran karena 'gugatan' Rieke terhadap kinerja pemerintah terkait perlindungan TKI. Marwan tidak terima pencapaian Menakertrans Muhaimin Iskandar yang merupakan ketua umum PKB diremehkan.
Menurut anggota Komisi V DPR tersebut, jasa Cak Imin dalam memberi perlindungan TKI sudah besar. Rieke, tuding dia, tidak pernah di dalam pemerintahan sehingga tidak tahu perjuangan melobi-lobi negara Arab untuk menyelamatkan para pekerja migran itu tidak mudah.
"Kalau orang PKB itu, bahasa Arabnya bagus. Kalau PDIP kurang mengerti bahasa Arab sehingga tidak tahu isi negosiasi," kata Marwan dalam Deklarasi Jokowi-JK Pro TKI di gedung YTKI, Jakarta Selatan, Kamis (6/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
