REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Islam UI Dr. Abdul Mutaali mengatakan, pemilihan Lukman Hakim Saefuddin sebagai Menteri Agama (menag) menunjukkan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menghormati etika koalisi politik dengan PPP.

"Dalam kabinet Presiden SBY, PPP mendapatkan dua jatah menteri, yakni Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Dzan Faridz, dan Menag, Suryadharma Ali," tutur Mutaali saat dihubungi Republika, Kamis malam (6/5).

Jadi, ujar Mutaali, sebagai bentuk etika koalisi politik, sangat wajar jika Presiden SBY menunjuk Lukman Hakim menggantikan Suryadharma Ali.

Sebagai seorang santri, akademisi dan politisi, paparnya, Lukman Hakim memiliki tantangan besar untuk menjawab berbagai masalah yang membelit Kemenag, antara lain: permasalahan haji dan umroh serta korupsi mushaf Al-Qur'an.

Namun hanya sisa waktu yang empat setengah bulan ini, Mutaa'li meragukan Lukman dapat menyelesaikan seluruh persoalan yang ada. Pasalnya, persoalan yang dihadapi Kemenag sangat besar.

Perangkat peraturan pelaksanaan ibadah haji, ungkapnya, juga masih banyak kekurangan, apalagi Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji juga baru saja diganti.  

"Satu hal yang tidak kalah penting, dalam menghadapi awal Ramadhan nanti, apakah ummat Islam akan kembali berbeda dalam menentukan 1 Ramadhan dan 1 Syawal? Ini menjadi agenda penting Menag untuk berupaya menyatukan perbedaan pandangan antara Ruqyat dan Hilal," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika