REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Bakharuddin Muhammad Syah mengatakan penerapan sistem jalan berbayar elektronik (ERP) terkendala penyelarasan atau sinkronisasi data pemilik kendaraan di Samsat.
"ERP itu baik untuk membatasi jumlah kendaraan pribadi yang melintasi kawasan padat langganan kemacetan. Tetapi jika jadi ditetapkan maka pekerjaan besar kini adalah menyinkronkan data," kata Bakharuddin di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan kendala sinkronisasi data yang terjadi saat ini salah satunya karena belum ada titik temu mengenai kesepakatan antara Kepolisian dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk menyinkronkan data pemilik kendaraan.
Padahal sinkronisasi itu, kata Bakhruddin, memiliki unsur vital dalam pendataan pemilik kendaraan. Sistem ERP sendiri memiliki dua sistem penting yakni "electronic registration and identification" (ERI) dan "unit on board" (UOB). Dalam ERI itu membutuhkan data yang akurat terkait data registrasi pemilik kendaraan berserta STNK pemilik.
"Kami sudah siap dengan ERP, tapi untuk ERI harus dimutakhirkan. Mustahil sistem ERP akan berjalan dengan baik jika ERI belum kunjung sinkron menilik ERI adalah basis dari operasional ERP," kata dia.
Sebelumnya, ERP direncanakan segera diterapkan tahun depan untuk mengurangi kemacetan yang terus menghantui Jakarta. Sistem serupa telah diterapkan di sejumlah kota negara lain. ERP yang diterapkan tersebut memiliki efektivitas dalam membatasi jumlah kendaraan pribadi, seperti di Singapura, Stockholm (Swedia) dan London (Inggris).
Pertumbuhan jumlah kendaraan di Jakarta sendiri sangat cepat dan tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Jumlah kendaraan bermotor di Jakarta per 2013 mencapai 16 juta unit yang terdiri dari sepeda motor (11 juta unit), mobil (tiga juta unit), bus (360 ribu unit), mobil barang 617 ribu unit dan unit kendaraan khusus (133 ribu).
"Di Polda setidaknya enam ribu pemilik kendaraan mendaftarkan kendaraannya per hari. Kalau dibandingkan perkembangan infrastruktur jalan hanya 0,1 persen tapi penambahan dari kendaraan adalah sekitar 10 persen. Kemacetan akan terus terjadi dan semakin parah jika tidak segera ditanggulangi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika