REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada pileg 2014, Partai Golkar mendapat 91 kursi. Atau minus 15 kursi yang sebelumnya didapatkan pada 2009, sebanyak 106 kursi. 

Hasilnya, Golkar ingin menyegerakan Munas untuk menurunkan Aburizal Bakrie (Ical) dari posisi ketua umum. Apalagi, keputusan Ical juga membuat perpecahan di Golkar. 

Wasekjen DPP Partai Golkar, Musfihin Dahlan mengakui percepatan Munas Golkar untuk menggantikan Ical. "Bisa saja. Munas itu meminta pertanggungjawaban hasil pileg dan pilpres kepada Ketua Umum Golkar. Dan, yang penting itu bisa dilaksanakan tahun ini serta harus disepakati terlebih dahulu," kata dia, Jumat 23/5).

Musfihin menilai, hingga kini pelaksanaan munas belum bisa dipastikan. Sesuai AD/ART Golkar, munas dilaksanakan setiap tahun sekali, atau pada Oktober 2014. DPP pun sedang mempertimbangkan usulan dari Golkar Pekanbaru yang meminta Munas diadakan setiap enam tahun. "Jika mengikuti Pekanbaru, berarti tahun depan," kata dia.

Musfihin mengatakan, lebih baik mengikuti AD/ART Golkar yang sudah dilaksanakan pada munas sebelumnya. Jika disepekati tahun ini, munas akan membahas seputar dinamika yang terjadi internal. Serta peran Golkar dalam perpolitikan nasional.

Menurutnya, Ical akan dicecar pembahasan mengenai penurunan suara yang drastis serta konflik internal Golkar jelang pilpres 2014. Ini mengingat ia tidak maju sebagai capres/cawapres serta tidak mendukung kader Golkar sebagai cawapres.

Ikuti Whatsapp Channel Republika