Selasa 06 May 2014 13:46 WIB

Mbah Karwo: Pejabat Eselon Tak Boleh Aktif di Politik

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: A.Syalaby Ichsan
Soekarwo, berpidato di hadapan ribuan Rimbawan
Foto: Antara Foto/Eric Ireng
Soekarwo, berpidato di hadapan ribuan Rimbawan

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo meminta pada pejabat eselon II, III, dan IV Jatim supaya tidak ikut urusan perpolitikan dan harus bekerja profesional.

“Jangan ikut campur urusan politik. Tertarik boleh, tetapi tidak boleh aktif di politik,” pintanya saat mengambil Sumpah dan Pelantikan, serta Serah Terima Jabatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV di Surabaya, Selasa (6/5).

Ia menegaskan, pejabat eselon adalah sebuah tugas amanah yang harus dijaga dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Hanya saja yang membedakan antara eselon II dan III adalah kepemimpinan (leadership). Ketika menjabat eselon II yang ditekankan tidak hanya kompetensi, tetapi juga kemampuan dalam memimpin.

“Eselon II harus memiliki leadership dengan basis kompetensi yang baik. 50 persen keberhasilan ditentukan dari leadership,” ujarnya.

Sedangkan eselon III yang menentukan adalah kompetensi. Sementara itu, pejabat eselon III memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, serta memiliki keahlian dalam bidangnya masing-masing. Selain itu, eselon III harus memiliki dan menguasai data yang lengkap.

“Tidak ada yang menguasai data dan bidangnya selain eselon III. Data harus dikuasi dengan baik oleh eselon III,” ujarnya.   

Orang nomor satu di Jatim itu juga menyampaikan selamat kepada para pejabat eselon II, III, dan IV. Semuanya mendapatkan pertambahan usia dalam menjabat sesuai dengan Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Secara otomatis Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia termasuk eselon III dan IV pensiun 58 tahun, dan 60 tahun untuk eselon II.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement