REPUBLIKA.CO.ID,SLEMAN -- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Sleman mengajukan tambahan belanja langsung dalam APBD-Perubahan 2014 yang didominasi belanja pegawai. Salah satu poin anggaran tersebut yakni pembelian mobil dinas bagi bupati baru yang akan dipilih pada 2015 mendatang.
Pemerintah Kabupaten Sleman mengajukan 13 poin anggaran untuk APBD-P 2013 dengan total nilai Rp 164,9 miliar. Pengadaan mobil dinas termasuk mobil dinas bupati, mobil operasional, ambulans dan truk sampah dianggarkan Rp 20,6 miliar. Poin belanja pegawai lain yang nilainya relatif besar antaralain pengadaan tanah Rp57 miliar, pengadaan seragam pegawai Rp8 miliar, dan seragam linmas Rp2,4 miliar.
Wakil Ketua DPRD Sleman, Agus Rohman Sukamto mengungkapkan pihaknya menolak pengajuan anggaran mobil bupati. Namun, pengadaan mobil operasional lain akan dipertimbangkan. "Mobil bupati bisa ditiadakan diganti kendaraan operasional penanganan bencana," ujarnya ditemui setelah rapat badan anggaran, Senin (5/5).
Saat ini, Bupati Sleman menggunakan mobil dinas jenis Camry tahun 2013. Mobil dinas tersebut rencananya diganti baru yang rinciannya belum diberikan pihak eksekutif. Namun, mobil dinas tersebut akan dipergunakan untuk bupati Sleman yang saat ini belum terpilih.
Selain anggaran mobil, DPRD juga menyoroti sejumlah poin anggaran APBD-P yang sebelumnya sudah dianggarkan. Dengan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) Rp 411 miliar, eksekutif dan legislatif menyepakati prioritas penggunaannya untuk sejumlah pembiayaan seperti menutupi defisit anggaran RP 116 miliar, sertifikasi guru, operasional RSUD, penambahan jaminan kesehatan, dan pendidian. Setelah dikurangi prioritas anggaran, silpa yang masih bisa digunakan sebesar Rp187 miliar.
Dari poin anggaran APBD-P yang diusulkan TPAD, Agus mengungkapkan anggaran jaminan kesehatan dan Badan Layanan Usaha Daerah Puskesmas sudah diusulkan dalam prioritas silpa. Namun, poin anggaran tersebut muncul kembali dalam anggaran APBD-P dengan nilai Rp39,4 miliar. Poin anggaran yang muncul kembali juga ditemukan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan dan masa reses DPRD.
Anggota Banggar DPRD Sleman, Huda Tri Yudiana mengungkapkan anggaran belanja mobil dinas seharusnya tidak dimasukkan dalam poin anggaran APBD-Perubahan 2014. Dia menyayangkan anggaran jalur evakuasi Gunung Merapi justru tidak masuk dalam anggaran APBD-Perubahan. "Daripada beli mobil dinas, jalur evakuasi lebih baik diperbaiki dengan anggaran itu," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sleman, Intriyati Yudhatiningsih mengungkapkan anggaran tambahan belanja langsung APBD-P belum dibahas secara rinci. Poin anggaran yang diajukan masih kebijakan umum. "Rinciannya untuk apa belum ada, nanti akan ada rapat lagi untuk membahas masukan dewan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
