REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf mengatakan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) harus memiliki program kerja keumatan dan kebangsaan yang jelas selama lima tahun ke depan.
"Program utama capres dan cawapres koalisi partai Islam menurut saya tidak usah muluk-muluk, cukup berfokus pada tiga program utama yang diisyaratkan dalam Alquran, Surat Quraisy. Tiga pesan tersebut akan mudah diingat publik yakni keteladanan relijius, ketahanan pangan dan keamanan publik," ujar Muzzammil di Jakarta, Selasa.
Program pertama, tentang keteladanan relijius, kata Muzzammil, capres dan cawapres koalisi partai Islam harus orang yang mampu melaksanakan syiar minimal Islam kepada publik. "Minimal capres atau cawapres itu jelas sholat lima waktunya tepat waktu di masjid/musholla berjamaah bersama para menteri-menterinya di sela-sela sidang kabinet. Itu adalah syiar minimal keseharian kepala negara di negara mayoritas Muslim. Sehingga rakyat akan meniru," jelas dia.
Selain itu, menurut Muzzammil, capres dan cawapres dari koalisi itu akidahnya harus bersih dan akhlak minimalnya tidak melakukan hal-hal tercela. Program kedua capres dan cawapres koalisi partai Islam, menurut Muzzammil, adalah pembebasan masyarakat dari haus dan lapar melalui program ketahanan pangan.
Program ketiga, menurut Muzzammil adalah memberikan jaminan Keamanan atau 'wa amanahum min khouf' kepada publik, melalui penghormatan HAM dan penegakan hukum dan keadilan. "Maka capres koalisi partai Islam harus memiliki komitmen untuk melakukan reformasi dan penguatan TNI, Polri, dan aparatur penegak hukum lainnya," jelas dia.
Rasa keamanan dan keadilan tersebut, menurut Muzzammil, akan mudah dihadirkan manakala seleksi aparatur negara, sipil maupun militer, dilakukan secara jujur, transparan, berkualitas, dan tidak ada suap. Menurut Muzzammil, Inilah tiga syarat dasar kelahiran masyarakat Madani yang ideal yang belum hadir dari lebih 15 tahun perjalanan reformasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika