REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Prof Thomas Djamaluddin mengatakan Indonesia membutuhkan kemandirian dalam kepemilikan satelit guna kepentingan pertahanan dan keamanan.
"Tentu, dengan memiliki kemandirian, keamanan data-data akan lebih terjamin ketimbang hanya sebagai negara pemakai teknologi satelit negara lain," katanya di Bogor, Jawa Barat, Senin (21/4).
Ia menjelaskan saat ini adalah era teknologi informasi dan teknologi keantariksaan sehingga setiap negara berkeinginan untuk mendiri dalam teknologinya, termasuk satelit. Apalagi Undang-Undang (UU) Nomor 21/2013 tentang Keantariksaan yang mulai berlaku pada 6 Agustus 2013 pun mengamanatkan kemandirian dimaksud.
Ahli dan peneliti astronomi itu kemudian merujuk Pasal 2 UU tersebut yang menyatakan bahwa UU itu bertujuan mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa dan negara dalam Penyelenggaraan Keantariksaan.
Kemudian, mengoptimalkan Penyelenggaraan Keantariksaan untuk kesejahteraan rakyat dan produktivitas bangsa, menjamin keberlanjutan Penyelenggaraan Keantariksaan untuk kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan, dan memberikan landasan dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Keantariksaan.
Selain itu, mewujudkan Keselamatan dan Keamanan Penyelenggaraan Keantariksaan, dan melindungi negara dan warga negaranya dari dampak negatif yang ditimbulkan dalam Penyelenggaraan Keantariksaan.
Di samping itu, mengoptimalkan penerapan perjanjian internasional Keantariksaan demi kepentingan nasional, serta mewujudkan Penyelenggaraan Keantariksaan yang menjadi komponen pendukung pertahanan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Yang juga esensial bahwa UU tersebut juga akan mengoptimalkan penyelenggaraan keantariksaan untuk kesejahteraan rakyat dan produktivitas bangsa," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika