REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cawapres PDI Perjuangan (PDIP), Joko Widodo (Jokowi) diperkirakan berasal dari nonpartai. Hal ini diperlukan agar profesional mengelola pemerintahan. 

Orang itu pun diyakini bersikap tegas sehingga dapat mengawasi kebijakan Jokowi untuk menyukseskan pemerintahan. Pengamat politik LIPI, Indria Samego menyatakan, orang seperti itu pasti dari luar partai. 

"Hanya teknokrat yang seperti itu. Tidak mungkin partai," jelasnya, saat dihubungi, Sabtu (19/4).

Menurutnya, Ketua KPK, Abraham Samad, adalah salah satu orang yang seperti itu. Jika menjadi pendamping Jokowi, Samad dapat mengawasi program pemerintahan dengan baik. Ketika ada yang korupsi, maka akan ditindak tegas.

Jika menggandeng Samad, ia meyakini, kabinet yang dipimpin Jokowi akan serius menjalankan pemerintahan. Program tidak hanya untuk konstituen politik, tapi juga semua masyarakat. Korupsi dipastikan tidak dibiarkan. 

Karena Samad memiliki sejarah emas dalam pemberantasan korupsi. KPK di zamannya menetapkan seorang menteri dan pejabat setingkat menteri sebagai tersangka korupsi. "Ini prestasi luar biasa," jelasnya. 

Jika Samad mendampingi Jokowi, maka pemerintahan diyakini akan diawasi dengan baik. Tidak akan ada kebocoran APBN.

Ikuti Whatsapp Channel Republika