REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Emron Pangkapi kembali mempermasalahkan keputusan sang Ketua Umum PPP, Suyadharma Ali. Menurut Emron bentuk dukungan ke Prabowo tersebut ilegal atau tidak sah menurut mekanisme partai.
"Keputusan tadi dari Ketua Umum Suryadharma Ali tidak kuorum, mereka hanya rapat 12 orang karena seharusnya 2/3 pengurus harian DPP untuk memutuskan penetapan dukungan," kata Emron kepada rekan wartawan di Kantor PPP, Jumat (18/4) malam.
Sedangkan kata dia, hasil keputusan Mukernas II PPP di Bandung menghasilkan keputusan pembahasan bentuk dukungan partai terkait calon presiden (capres) Juli mendatang. Dalam pasal AD/ART PPP tidak ada bentuk penetapan keputusan mandataris kepada Ketua Umum.
"Aturan PPP tidak ada keputusan mandataris dari Ketum, tapi semua keputusan itu kolektif kolegial," jelasnya.
Jadi, kata dia, jelas keputusan dukungan tadi itu tidak sesuai mekanisme partai. Emron memastikan sebelum ada keputusan resmi dukungan, komunikasi politik bisa berubah ubah. "Jadi bentuk dukungan itu juga bisa saja berubah nanti sesuai hasil Rapimnas. Yang tadi itu hanya seperti main-main.," katanya.
Ia pun memastikan pada malam ini 25 pengurus DPP uang tadi sengaja tidak menghadiri pertemuan Prabowo dengan Suryadharma Ali telah berkumpul untuk membahas persiapan Rapimnas. Emron menegaskan, yang jadi masalah dukungan tadi bukan pada bentuk dukungan ke Prabowonya. Akan tetapi mekanisme dukungan yang dilakukan Ketua Umum itu tidak sesuai dengan aturan partai.
Sementara itu, Sekjen DPP PPP Romahurmuziy atau akrab disapa Romi mengatakan, malam ini pengurus DPP uang konsisten dengan aturan partai akan menyiapkan rapat pimpinan nasional (rapimnas) sebagai amanat mukernas. Rapimnas akan memastikan dukungan PPP dalam koalisi pilpres.
"Tadi sore ketua umum sudah menyampaikan dukungan ke Gerindra dan Prabowo. Tentu itu sebagai sebuah ijtihad politik beliau (SDA)," kata Romi sesaat sebelum menghadiri rapat persiapan rapimnas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika