REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan setuju 100 persen terhadap rencana penutupan lokalisasi Dolly oleh Pemerintah Kota Surabaya yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
"Program untuk penutupan lokalisasi ini sebenarnya untuk seluruh Jatim, tapi terus terang di daerah lain tidak seperti di Dolly," ujarnya kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa.
Penutupan lokalisasi yang diklaim terbesar se-Asia Tenggara tersebut, merupakan wewenang Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim mendukungnya penuh.
"Dijadikan apa nantinya bekas lahan lokalisasi itu terserah Pemkot, semisal untuk Masjid atau apapun," kata gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut.
Sementara itu, Pemprov Jatim juga mengaku telah menerima surat resmi dari Pemkot Surabaya berupa surat permohonan bantuan modal untuk Keluarga Rentan Sosial di Dolly sebesar Rp5 juta. Surat bernomor 462.3/1922/436.6.15/2014 tertanggal 2 April 2014 sudah diterima Pemprov dan ditidaklanjuti.
"Kami sudah mengirim jawaban untuk Pemkot melalui surat nomor 460/6987/031/2014 tanggal 10 April lalu, namun hingga kini belum ada jawaban," ujar kepala Biro Kesejateraan Rakyat, Ratnadi Ismaon.
Ia menjelaskan, Pemkot Surabaya mengajukan dana bantuan stimulan tersebut untuk 311 mucikari yang saat ini masih beroperasi di Dolly. Pemprov Jatim melalui suratnya mensyaratkan ke Pemkot Surabaya untuk melakukan verifikasi pendataan.
"Kami harus melakukan verifikasi terlebih dahulu bersama Pemkot agar data benar-benar valid sebelum dana stimulan kita berikan," kata Bibing, sapaan akrabnya.
Menurut dia, target Pemkot menutup lokalisasi Dolly pada Juni atau sebelum bulan Ramadhan tahun ini layak didukung dan harus terealisasi. Diakuinya, proses awal pendataan tidak semudah membalik telapak tangan.
"Apalagi jumlah mucikari yang terdata saat ini sudah berkembang. Dari jumlah 292 mucikari pada 2011 sekarang menjadi 311. Jadi kami harus ekstra hati-hati juga dalam melakukan verifikasi," ujarnya.
Tim verifikasi sendiri sudah terbentuk yakni dari Biro Kesra Pemprov Jatim, Dinas Sosial Pemkot Surabaya, Bagian Kesra Pemkot, kemudian Camat dan Lurah setempat.
"Skema penutupan total lokalisasi di Jatim secara serentak di Jatim harus terlaksana tahun ini. Kami yakin program ini berhasil, karena dari 47 lokalisasi di Jatim kini hanya tinggal 25 saja yang belum ditutup," tukas Bibing.
Selain bantuan untuk mucikari, dari Kementerian Sosial juga akan ada bantuan modal usaha untuk para wanita tunasusila sebesar Rp3 juta per orang. Di luar dana bantuan usaha tersebut, lanjut dia, masih ada bantuan lain beruntuk transport dan jatah hidup.
"Namun berapa jumlah persisnya saya belum tahu pasti, tapi dipastikan dana itu ada," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika