REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi meminta masyarakat untuk tidak menerapkan standar ganda. Pernyataan ini terkait pertemuan capres PDI Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) dengan para dubes, Senin (14/4) malam.
"Ya ampun, jangan paranoid dan double standard, dong," kata tim pakar Seknas Jokowi, Eva Kusuma Sundari kepada ROL, Selasa (15/4).
Ia mengakui ada yang sempat menyanksikan kemampuan diplomasi dan jaringan internasional Gubernur DKI Jakarta tersebut. Karenanya, pertemuan itu termasuk untuk menjawab kesanksian tersebut.
Namun, katanya, ketika hal itu dibuktikan malah muncul kecurigaan adanya penyusupan kepentingan asing terkait pencapresan Jokowi.
Membantah kecurigaan itu, Eva mengatakan, tak ada presiden selain Sukarno dan Megawati Sukarnoputri yang berani menunjukkan sikap independen (nonblok) terhadap tekanan asing.
"Jokowi adalah kader ideologis PDIP, tak akan jauh beda dengan keduanya karena keterikatan ideologi," papar anggota Komisi III DPR dari fraksi PDIP tersebut.
Ia menambahkan, Jokowi juga tak memiliki beban masa lalu. Sehingga, tak akan resistensi masyarakat dunia. Baik dari segi politik mau pun ekonomi.
"Dia juga sdh menerima banyak undangan ke luar negeri untuk kuliah-kuliah umum di universitas Australia, Eropa mau pun Amerika. Jadi tingkat penerimaan internasionalnya paling tinggi dibanding capres lain," papar Eva.
Ikuti Whatsapp Channel Republika