REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menolak bertanggungjawab atas kasus bus rusak Transjakarta. Menurut dia, yang seharusnya bertanggungjawab adalah pengguna anggaran, dalam hal ini Dinas Perhubungan.
"Itu pengguna anggaran," kata calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut di Balai Kota, Senin (7/4).
Jokowi lantas memberi contoh, misalnya dia menyuruh anak buahnya, si pengguna anggaran pergi utara. Namun, anak buahnya ini justru malah pergi ke jurang. "Siapa yang salah? Yang menyuruh ke utara atau yang nyemplung jurang?," kata dia lagi.
Meski demikian, Jokowi mengakui bahwa semua kontrak lelang pengadaan bus termasuk pengajuan anggaran pembelian bus ke dewan telah melalui persetujuannya. Namun, kata dia, anggaran pembelian barang di DKI bukan hanya ada satu.
Mantan wali kota Solo itu mengatakan, ada 57 ribu item anggaran lain yang tak mungkin ia kawal satu persatu. Karenanya, kata dia, ada Inspektorat yang bertugas untuk mengawasi penggunaan anggaran itu.
Saat ini, kasus bus rusak Transjakarta tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Lembaga negara itu sudah menetapkan dua pejabat Dinas Perhubungan sebagai tersangka atas kasus ini.
Belakangan, banyak pihak mendesak agar Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memeriksa Jokowi atas kasus bus rusak yang dibeli pada 2013 lalu tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
