REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo atau Jokowi menanggapi serangan lawan politiknya yang menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri penjual aset negara.

Menurut Jokowi, masyarakat harus melihat persoalan ini dengan menggunakan konteks pada saat itu. Dia mengatakan, keputusan Mega yang dulu pernah melepas perusahaan milik negara ke pihak asing karena terpaksa. Menurutnya, saat masa krisis itu, tidak ada cara lain bagi Mega selain menjual aset negara demi memenuhi kekurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). 

"Pemimpin kan memang sering dihadapkan pada piihan yang sulit. Dan semua pilihan itu ada resikonya," ujar gubernur DKI Jakarta tersebut.

Jokowi sendiri mengatakan, jika terpilih menjadi presiden nanti, sebisa mungkin dia tidak akan menjual aset negara. Sebaliknya, kata dia, kalau bisa pemerintah harus membeli kembali aset negara yang dulu pernah dijual. "Kita usahakan beli kembali lagi," ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo itu kemudian meminta masyarakat melihat pada apa yang tengah ia usahakan saat ini sebagai gubernur DKI. Pemerintah Provinsi DKI saat ini tengah dalam proses negosiasi untuk mengakuisisi Palyja dan Aetra, dua operator penyedia air bersih di Jakarta.

Seperti diketahui, lawan politik PDIP melontarkan serangan yang menyudutkan partai berlambang banteng tersebut. Salah satunya dengan mengorek 'dosa' lama Mega yang pernah menjual aset negara seperti satelit, gas, hingga kapal tanker milik Pertamina, pada saat ia menjabat sebagai presiden dulu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika