REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya mengubah kultur masyarakat dalam pengelolaaan sampah yang baik.
Kepala KLH Kulon Progo Suharjoko di Kulon Progo, Jumat, mengatakan kultur masyarakat yang kepeduliannya rendah terhadap pengelolaan sampah menghambat lingkungan di Kota Wates yang bersih dan rindang.
"Rumah tangga pada umumnya membuang sampah secara campur, tidak dipilah. Sementara itu, dari sisi lingkungan hidup, sebaiknya sampah dipilah dari sumbernya," kata Suharjoko.
Menurut Suharjoko, sampah di pasar juga memberi masalah sendiri. Sebenarnya pasar memiliki otoritas untuk manajemen sampah, termasuk proses pemilahannya. Namun sampai saat ini belum bisa berjalan baik.
"Masalah pengolahan sampah di pasar ini memang sulit. Membutuhkan kerja sama semua pihak," katanya.
Soal masalah pohon peneduh di Kota Wates dan sekitarnya, kata Suharjoko, KLH mencoba mengatasinya dengan bertemu masing-masing sektor untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi, dan berupaya mengatasi masalah itu.
"Untuk masalah keteduhan, masalahnya adalah jalan kami sudah kehabisan tempat, sehingga kami mencari inovasi untuk mengatasi masalah ini misalnya dengan pergola atau taman. Apabila masih memiliki tempat yang cukup akan kami tanami," kata dia.
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan pemkab akan melakukan langkah strategis untuk mewujudkan Kota Wates yang rindang dan bersih sebelum pelaksanaan penilaian Adipura.
Dia mengatakan langkah utama untuk meningkatkan nilai di bidang yang masih tertinggal, yaitu pengolahan sampah dan kurangnya pohon peneduh.
"Langkah yang paling murah dan bisa dilakukan sekarang yaitu intervensi pada kebersihan dan pengelolaan sampah. Hal ini bisa dilakukan tanpa harus menunggu APBD," kata Hasto.
Sementara itu, lanjut Hasto, penanaman pohon peneduh, Pemkab masih mencatatnya kebutuhannya dan menganggarkannya di anggaran perubahan. Gotong-royong dan sponsorship bisa dilaksanakan untuk mendukung kegiatan tersebut.
Menyadari masalah sampah adalah masalah budaya masyarakat, maka pemkab akan membuat sistem yang sedikit memaksakan untuk kepentingan bersama.
"Kamk memang agak memaksakan, contohnya untuk pasar. Kami buat sistem yaitu bak sampah harus terpilah. Di rumah-rumah juga perlu diberi bak sampah terpilah, dan memaksakan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
