REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan membantah telah membentuk kabinet bayangan untuk posisi menteri apabila mereka berkuasa. Bagi PDIP format kabinet dan penentuan nama-nama menterinya merupakan kewenangan prerogatif presiden.

"Di dalam sistem presidensial, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih," kata Sekretaris Jendral DPP PDIP, Tjahjo Kumolo dalam pesan singkat kepada Republika, Selasa (4/3).

Tjahjo mengatakan partainya tengah berfokus memenangkan pemilu legislatif. PDIP tidak mau menghabiskan energi untuk membicarakan orang per orang yang akan mengisi posisi di kabinet. "Biarlah itu menjadi urusan presiden terpilih nanti. PDIP Perjuangan lebih memilih bekerja menerap memperjuangkan aspirasi rakyat," ujarnya.

Tjahjo mengakui banyak partai yang mendorongan dan mendesak PDI Perjuangan untuk segera menentukan capres. Menurutnya partai-partai yang sudah "ngebet" mendeklarasikan capres tidak perlu menunggu keputusan capres PDI Perjuangan.

"Harusnya mereka tampil percaya diri daripada bermanuver mendesak PDI Perjuangan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika