REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Kapolri, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, diharapkan dapat segera menyelesaikan persoalan jilbab polwan. Hal ini diharapkan dapat menjadi kabar baik bagi umat Islam, khususnya muslimah di kalangan polwan yang ingin berjilbab.

"Kami berharap ada titik terang," jelas Anggota Komisi III DPR dari PKB, Baharudin Nasori, kepada Republika, Jumat (28/2).

Polwan yang ingin berjilbab diharapkan dapat segera mewujudkan keinginannya. Wakapolri baru ini menjadi tumpuan bagi polwan yang ingin menjalankan hak asasinya untuk menjalankan keyakian. "Tentunya dengan berjilbab," papar Baharudin.

Dia menyatakan selama ini komunitas muslimah seperti Muslimat dan Fatayat NU memiliki kader yang semangat mendorong polwan berjilbab. Santri - santri perempuan yang tamat pesantren sudah bagus berjilbab. Namun, ketika masuk ke Polri, mereka harus menanggalkan jilbab, karena peraturan kapolri belum mengatur hal itu. "Ini kan disayangkan sekali," paparnya.

Persoalan jilbab menurutnya sudah banyak dibicarakan sejak beberapa tahun lalu. Sayangnya, polwan yang ingin berjilbab selalu saja dihalangi peraturan kapolri tentang seragam dinas yang belum mengatur jilbab.

Ikuti Whatsapp Channel Republika