REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono mengatakan pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi bencana asap yang berpotensi di sembilan provinsi di tanah air.

Ia menggaet Kementerian Lingkungan hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, BNPB, dan Kementerian Dalam Negeri untuk antisipasi tersebut.

“Kami membahas langkah antisipatif penanganan bencana asap akibat kebakaran lahan dan hutan di semua provinsi, terutama 4 provinsi, bahkan ada 5 sekarang yaitu Aceh yang sudah ada hotspotnya disusul Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan Sumatera Utara. Sedangkan di Kalimantan ada 4 provinsi,” katanya di kantor presiden, Kamis (27/2).

Ia mengatakan tak hanya langkah antisipatif, tetapi ada langkah hukum yang akan ditempuh dan diintensifkan. Tercatat secara pidana pada 2013 dan 2014 sudah ada 41 penindakan terutama kepada koorporasi dan perusahaan perkebunan sawit.

Mereka rata-rata mendapatkan hukuman 8 bulan sampai 8 tahun. Ke depan, secara perdata pun akan lebih diintensifkan.

“Ke depan, tidak hanya pidananya tapi juga perdata kita arahkan. Misalnya saja yang berkaitan dengan ganti rugi dan sebagainya. Ini bagian dari upaya hukum supaya ada efek jera. Terutama bukan rakyat kecil ya, terutama perusahaan perkebunan yang besar yang sengaja membakar lahan,” katanya.

Sedangkan untuk pemadaman kebakaran, dilakukan melalui darat dan langsung dipadamkan terutama lahan-lahan gambut.

Selain itu, ada pula operasi udara yakni dengan teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan.Saat ini, lanjutnya, BNPB dan BMKG sedang bekerja keras untuk mengantisipasi dan menangani bencana asap yang terjadi. Ia pun memberikan peringatan potensi bencana itu akan terjadi di beberapa bulan ke depan.

“Mulai April mulai kemarau kering dan diperkirakan tidak ada kemarau basah. Puncaknya di Agustus. Jadi sekarang ini kita sedang melakukan konsolidasi untuk persiapan bulan-bulan yang hebat kemaraunya,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika