REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Tewasnya tujuh ekor gajah Sumatera liar di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan, Riau, diduga melibatkan jaringan pemburu gading profesional.
"Sepertinya yang melakukan ini sudah ahli karena gadingnya langsung dicabut, bukan digergaji atau dikapak seperti kasus biasanya," kata Kepala Seksi Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Delfi Andra, di lokasi penemuan gajah mati, Selasa.
Ia mengatakan, motif perburuan liar kuat tercium dalam kasus itu karena enam gajah jantan yang ditemukan sudah tanpa gading. Kerangka kepala gajah sudah terpisah-pisah, kemungkinan karena dibelah oleh pelaku saat mengambil gading.
Para pelaku diduga juga memutilasi gajah-gajah tersebut, karena banyak tulang terlihat tertumpuk di antara semak belukar cukup jauh dari kerangka kepala.
Delfi mengatakan, kuat dugaan para pelaku meracun rombongan gajah itu terlebih dahulu sebelum mengambil gading. Lokasi ditemukannya gajah tersebut tidak jauh dari jalan koridor perusahaan dengan permukiman warga.
Kerangka pertama ditemukan hanya sekitar 20 meter dari tepi jalan. Semakin ke dalam sekitar 10 meter kembali ditemukan tulang-belulang gajah lainnya. "Di sekitar tulang dan kotoran gajah kami menemukan plastik sabun deterjen yang bisa jadi digunakan sebagai tempat racun," ujarnya.
Ia memperkirakan gajah diracun sekitar 700 meter dari lokasi kematian mereka. Namun, ia mengatakan kondisi tempat kejadian perkara kini sudah rusak akibat hujan dan waktu kematian sudah relatif lama, sehingga tidak mudah untuk melakukan penyelidikan.
Selain itu, lokasi tulang gajah juga tidak dibatasi oleh garis polisi (police line) sehingga mudah dijangkau oleh warga yang berpotensi merusak barang bukti. Ia mengatakan, pada hari ini seluruh barang bukti akan diangkut untuk diamankan ke kantor Balai Taman Nasional Tesso Nilo.
Sebelumnya, Humas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau, M. Zanir, mengatakan pihaknya akan menyelidiki kasus tersebut berkoordinasi dengan kepolisian, WWF dan juga RAPP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika