REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, Rully Chairul Azwar, berpendapat bahwa potensi kecurangan pada Pemilu Legislatif 2014 ada di daerah pedalaman.
"Potensi kecurangan itu lebih besar di pedalaman, karena akses informasi dan teknologi masih minim," katanya di Bengkulu, Sabtu.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Bengkulu ini menilai pentingnya biaya dari negara untuk saksi partai politik. Salah satunya untuk mencegah kecurangan terutama di daerah pedalaman.
Khusus di Bengkulu, kata dia, wilayah yang dikategorikan pedalaman dengan kata lain jauh dari teknologi dan informasi mencapai 45 persen.
"Kecurangan itu patut diwaspadai di 45 persen wilayah di Bengkulu karena belum terjangkau informasi dan teknologi," ujarnya.
Meski KPU sudah menjanjikan akan mengunggah hasil perhitungan suara dalam formulir C1 ke situs KPU, namun ia tidak yakin hal tersebut dapat dilakukan di wilayah pedalaman.
Menurut dia, jika partai politik harus membiayai seluruh saksi saat Pemilu Legislatif 2014, maka butuh dana Rp 56 miliar untuk membiayai para saksi tersebut.
"Besarnya ongkos politik yang harus dikeluarkan partai untuk membiayai saksi, karena itu kami sangat menyambut positif jika pemerintah mendanai saksi partai," ujarnya.