REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) mengatakan Indonesia akan memasuki ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Dengan waktu tersisa satu tahun lagi, AEC 2015 tersebut harus segera disikapi dengan melakukan berbagai aksi nyata
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Perhumas, Prita Kemal Gani, mengatakan pihaknya telah melakukan serangkaian aksi nyata yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi praktisi public relations di Indonesia.
''Ada serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi persaingan menjelang Komunitas ASEAN 2015,'' kata Prita, dalam rilisnya yang diterima Republika Online (ROL), Selasa (18/2). ''Salah satunya adalah program Akreditasi Profesi Public Relations yang dimulai 2013.''
Selain masalah akreditasi, kegiatan lainnya menyangkut pengembangan profesi. Perhumas secara rutin dan konsisten telah mengadakan serangkaian pelatihan bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta untuk meningkatkan kemampuan profesional humas. Kegiatan pengembangan profesi dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pelatihan, CEO Conversation, dan sebagainya.
Perhumas pun tengah mempersiapkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Pelaksanaan sertifikasi oleh Perhumas, menurut Prita, akan menunggu pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.
''Izin penyelenggaraan dari Badan Sertifikasi Profesi (BNSP) sudah diperoleh, tinggal persiapan secara teknis dan administrasi oleh Perhumas dan asosiasi lain seperti Bakohumas,'' ujar Prita.
Perhumas, yang merayakan hari jadinya pada setiap 15 Desember, kini memiliki anggota sekitar 7.500 praktisi humas. Organisasi profesi yang sudah berusia 41 tahun ini pun didukung 32 dewan pimpinan cabang di seluruh Indonesia.
Sementara, cetak biru AEC 2015 menyebutkan bahwa AEC akan membentuk ASEAN dengan beberapa karakteristik utama yakni pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi merata, dan kawasan terintegrasi dengan ekonomi global.
Cetak biru ASEAN tersebut juga mencakup Mutual Recognition Agreements (MRA). Saat integrasi ekonomi ASEAN diberlakukan, maka tenaga kerja dari negara-negara lain di ASEAN bisa bebas bekerja di Indonesia. Sebaliknya, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) juga bisa bebas bekerja di negara-negara lain di ASEAN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
