REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN - Kalangan elite politik diharapkan tidak menarik para ulama dalam politik praktis untuk menyukseskan ambisi politik dan kepentingan jangka pendek semata.
"Biarkanlah 'orang-orang bersih' itu berjuang dalam koridor profesionalitas mereka," kata pengamat sosial politik dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatra Utara Ansari Yamamah, Selasa (18/2).
Selama ini, kata Ansari, ada fenomena yang kurang baik dalam perpolitikan nasional dengan melibatkan kalangan ulama dalam politik praktis.
Namun sayangnya, keterlibatan para ulama itu bukan dalam jangka panjang untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam menentukan berbagai kebijakan pembangunan.
Keterlibatan para ulama tersebut hanya dimanfaatkan untuk menarik simpati masyarakat atau ditugaskan untuk meyakinkan masyarakat guna memilih elite politik yang ‘mengontrak’ mereka. "Para ulama hanya dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat memilih kelompok tertentu. Setelah itu, terkesan ditinggalkan," katanya.
Menurut dia, sebagai kelompok yang menjadi ‘pewaris’ nabi, sebenarnya ulama memiliki tugas yang lebih besar yakni mendidik dan memberikan pencerahan bagi masyarakat.
Jika berkaitan dengan politik, ulama juga memiliki tugas besar untuk mencerdaskan masyarakat dalam berpolitik sehingga mampu menggunakan hak pilihnya dengan baik dan tidak terjebak dengan perilaku yang kurang baik.
"Biarkanlah para ulama 'memeras otaknya' untuk mencari solusi terhadap berbagai masalah kemasyarakatan," kata alumni Leiden University, Belanda itu. Jika tidak terjebak dalam politik praktis, para ulama bisa lebih memiliki kebebasan untuk menjalankan fungsinya, baik memberikan masukan maupun peringatan bagi para pembuat kebijakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
